Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 Tahun 2017

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2012.

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan dan mempercepat penyediaan infrastruktur jalan tol guna mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Menteri, BPJT, Panitia, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pengadaan badan usaha jalan tol secara adil, terbuka, transparan, bersaing, bertanggung-gugat, saling menguntungkan, efisien, dan efektif. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip, etika, dan pertentangan kepentingan dalam pengadaan badan usaha jalan tol. Bentuk pengusahaan jalan tol dapat berupa Bangun Guna Serah (BOT) tanpa dukungan pemerintah, BOT dengan Pembayaran Ketersediaan Layanan, BOT dengan dukungan pemerintah, atau Kontrak Operasi dan Pemeliharaan. Peraturan ini juga mengatur metode pelelangan pengusahaan jalan tol, persiapan pengadaan badan usaha, tata cara prakualifikasi, pelelangan, dan penetapan hasil pelelangan. Selain itu, diatur pula mengenai pendirian BUJT, penandatanganan PPJT, perubahan kepemilikan saham, penugasan, dan pengawasan.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, setiap proses Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 2. Proses Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumuman Prakualifikasi sampai dengan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Penawaran sampul II telah dituangkan dalam sebuah BAHP sampul II. 3. Dalam hal Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini belum terdapat PPJT yang berlaku maka Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol tersebut dapat tunduk dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(-)