on desktop.Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik
Also known as: Peraturan BPOM 20/2026 · Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2026 · Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2026
Peraturan ini mencabut:
Peraturan ini mengubah:
(-)
Latar Belakang dan Tujuan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, serta untuk memberikan panduan dalam melakukan pengajuan notifikasi kosmetik. Peraturan ini menggantikan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetik.
Ketentuan Substansial
Peraturan ini menegaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk menjamin bahwa kosmetik yang diproduksi dan/atau diimpor memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim, yang didokumentasikan dalam Dokumen Informasi Produk (DIP) sebelum notifikasi dilakukan. Kosmetik yang diedarkan wajib memiliki izin edar berupa Notifikasi, dengan pengecualian tertentu (kosmetik untuk penelitian/pameran, jalur khusus, dan parfum isi ulang). Notifikasi mencakup Kosmetik Dalam Negeri, Kosmetik Kontrak dalam dan luar negeri, Kosmetik Impor, Kosmetik kit, serta Kosmetik khusus ekspor, dan dapat berupa permohonan baru, perubahan, atau pembaruan.
Pemohon Notifikasi terdiri atas industri kosmetik dalam negeri, Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi, atau Importir, yang seluruhnya wajib memiliki perizinan berusaha. Peraturan ini mengatur persyaratan administratif dan teknis secara rinci untuk setiap jenis notifikasi, termasuk sertifikat CPKB, surat pernyataan bermeterai, perjanjian kerja sama kontrak produksi, surat penunjukan keagenan, certificate of free sale, sertifikat cara pembuatan yang baik, serta kewajiban memiliki penanggung jawab teknis. Diatur pula mekanisme pendaftaran pemohon Notifikasi melalui Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dari Kepala UPT BPOM, tata cara permohonan dan verifikasi dengan mekanisme time to respond, layanan prioritas, masa berlaku Notifikasi paling lama 3 (tiga) tahun, serta pembatalan dan pencabutan Notifikasi.
WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY
| Considering : |
|

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.