Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.07/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 ini bertujuan untuk mengatur tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan ini mengatur pembagian DAU Tambahan yang meliputi Bantuan Pendanaan Kelurahan, Penyetaraan Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). DAU Tambahan ini tidak termasuk dalam perhitungan belanja wajib pemerintah daerah dan tidak dapat dipotong atau ditunda penyalurannya. Alokasi dana ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 dengan rincian yang berbeda untuk setiap jenis DAU Tambahan. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pengalokasian dan penyaluran dana kepada daerah, termasuk persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk menerima dana tersebut.