Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2019

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, serta bertujuan untuk terselenggaranya pelayanan jasa konstruksi, mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan jasa konstruksi, mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi, dan meningkatkan gairah investasi di Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD). PD wajib menyusun rencana kebutuhan pelatihan dengan berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan, dan masyarakat konstruksi. Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola oleh PD, meliputi pengumpulan data, input data, pengoperasian sistem, dan penyampaian informasi jasa konstruksi.

Selain itu, peraturan ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah bidang penanaman modal. IUJK wajib dimiliki oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang bergerak di bidang jasa konsultansi perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Peraturan ini juga mengatur persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, jangka waktu, legalisasi, hak dan kewajiban BUJK, serta pelaporan penyelenggaraan IUJK.

Peraturan ini juga mengatur tentang Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang wajib dimiliki oleh setiap usaha orang perseorangan yang memiliki Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan dan terdaftar pada Perangkat Daerah bidang penanaman modal. Pembiayaan penyelenggaraan jasa konstruksi bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi, yang secara teknis dilakukan oleh PD dan Perangkat Daerah bidang penanaman modal dan pengawasan.

1. IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya IUJK. 2. Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di Daerah maka dapat dipergunakan: a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga/Institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala PD menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

1. BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi. 2. Sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.