For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Also known as: Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 4/2012 · Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4 Tahun 2012 · Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2012

Status:
Active
Effective Date:1 Januari 2012Publication Date:13 September 2012
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
LocationPemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Effective Date01 Januari 2012
Publication Date13 September 2012
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012. Latar belakang perubahan ini adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai, serta penyesuaian program dan kegiatan.

Perubahan meliputi:

  1. Penambahan anggaran pendapatan sebesar Rp 3.007.267.604.991,00 sehingga total pendapatan menjadi Rp 33.650.011.958.617,00.
  2. Penambahan anggaran belanja sebesar Rp 4.539.648.423.531,00 sehingga total belanja menjadi Rp 38.366.680.073.841,00.
  3. Defisit anggaran setelah perubahan adalah Rp (4.716.668.115.224,00).
  4. Penambahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 2.322.617.986.912,00 sehingga total penerimaan menjadi Rp 7.703.218.490.508,00.
  5. Penambahan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 790.237.168.372,00 sehingga total pengeluaran menjadi Rp 2.986.550.375.284,00.

Perubahan pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran.

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.

(-)

(-)