[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","37c678c9-045f-42ac-9217-3876f2cf5eb4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":80,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_120":121,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025","number","27","year","2025","published_date","2025-12-11","effective_date","2025-12-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Kehutanan","place_of_enactment","","theme","Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan dasar, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan pelestarian alam, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air, perizinan berusaha pengusahaan taman buru, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan angin, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon, persetujuan penggunaan jasa lingkungan air dan energi air, pengawasan, tata cara pengenaan sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan-KawasanSuakaAlam-PelestarianAlam-KEHUTANAN
2025
Peraturan Menteri Kehutanan NO. 27, BN.2025 (20)/37 hlm
Peraturan Menteri Kehutanan TENTANG Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun\r\n1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan\r\nEkosistemnya sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi\r\nSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,\r\npemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam,\r\nkawasan pelestarian alam, dan taman buru dilakukan\r\nsecara lestari;\r\nb. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28\r\nTahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha\r\nBerbasis Risiko, penyederhanaan perizinan berusaha\r\nmelalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko,\r\nperlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan\r\ndalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan\r\nmenjalankan usaha guna mendukung cipta kerja;\r\nc. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan\r\nefektivitas dalam proses penyelenggaraan perizinan\r\nberusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan\r\nsuaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru\r\ndan persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan pada\r\nkawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan\r\ntaman buru, perlu disusun norma, standar, prosedur dan\r\nkriteria pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan\r\nsuaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang\r\nPemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka\r\nAlam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 2008; PP No 36 Tahun 2010; PP No 28 Tahun 2011; PP No 28 Tahun 2025; Perpres No 175 Tahun 2024; Permenhut No 1 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan dasar, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan pelestarian alam, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air, perizinan berusaha pengusahaan taman buru, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan angin, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon, persetujuan penggunaan jasa lingkungan air dan energi air, pengawasan, tata cara pengenaan sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru \r\nb. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam \r\nc. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam \r\nd. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam \n 1046 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jasa lingkungan pada Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pemanfaatan jasa lingkungan yang diatur mencakup panas bumi, air dan energi air, wisata alam, taman buru, angin, panas matahari, dan karbon. Pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wajib memenuhi persyaratan dasar berupa Persetujuan Prinsip, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) jika di laut, serta Persetujuan Lingkungan. Proses perizinan dilakukan secara elektronik melalui Sistem OSS dengan tahapan pendaftaran, verifikasi teknis, dan penerbitan persetujuan. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi pemegang perizinan untuk menerapkan kaidah konservasi, melakukan perlindungan kawasan, serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi sesuai ketentuan. Selain itu, diatur mengenai tata cara penyusunan rencana kegiatan, pelaporan berkala, serta mekanisme adendum perizinan jika terdapat perubahan sarana, prasarana, atau luas areal usaha.","transitional_provisions","1. Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan pertimbangan teknis dapat dilakukan secara manual. 2. Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban administratif dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, atau paksaan pemerintah. 2. Pelanggaran terhadap larangan (seperti mengalihkan izin atau menjadikan izin sebagai jaminan) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.","revokes",[98,102,104,106],{"_99":100,"_101":80},"text","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUTII/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru","link",{"_99":103,"_101":80},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam",{"_99":105,"_101":80},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam",{"_99":107,"_101":80},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[116],{"_99":117,"_101":118,"_36":119},"Permenhut No. 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350949/permenhut-no-7-tahun-2026","20d5594f-fb9f-4bec-a01e-6cac26cac734","amended_by",[122],{"_99":117,"_101":118,"_36":119},"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2025
CONCERNING
UTILIZATION OF ENVIRONMENTAL SERVICES IN NATURE SANCTUARY FOREST AREAS, NATURE PRESERVATION AREAS, AND GAME PARKS

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that based on Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems as amended by Law Number 32 of 2024 concerning Amendments to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, the utilization of environmental services in nature sanctuary forest areas, nature preservation areas, and game parks shall be carried out sustainably;
that based on Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, the simplification of business licensing through the implementation of risk-based business licensing requires sustainable policy reform to realize ease in starting and running a business to support job creation;
that to provide legal certainty and effectiveness in the process of implementing business licensing for the utilization of environmental services in nature sanctuary forest areas, nature preservation areas, and game parks and approval for the utilization of environmental services in nature sanctuary forest areas, nature preservation areas, and game parks, it is necessary to establish norms, standards, procedures, and criteria for the utilization of environmental services in nature sanctuary forest areas, nature preservation areas, and game parks;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to establish a Regulation of the Minister of Forestry concerning the Utilization of Environmental Services in Nature Sanctuary Forest Areas, Nature Preservation Areas, and Game Parks;

Observing :

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1990 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3419) as amended by Law Number 32 of 2024 concerning Amendments to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 138, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6953);
Law Number 41 of 1999 concerning Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 167, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3888) as last amended several times by Law Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6841);
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
Government Regulation Number 36 of 2010 concerning Nature Tourism Business in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Recreation Parks (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 44, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5116);
Government Regulation Number 28 of 2011 concerning the Management of Nature Sanctuary Forest Areas and Nature Preservation Areas (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 56, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5217) as amended by Government Regulation Number 108 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 28 of 2011 concerning the Management of Nature Sanctuary Forest Areas and Nature Preservation Areas (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 330, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5798);
Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 98, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7115);

Presidential Regulation Number 175 of 2024 concerning the Ministry of Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 371);
Regulation of the Minister of Forestry Number 1 of 2024 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 1002);

HAS DECIDED:

To establish :

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY CONCERNING THE UTILIZATION OF ENVIRONMENTAL SERVICES IN NATURE SANCTUARY FOREST AREAS, NATURE PRESERVATION AREAS, AND GAME PARKS.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=37c678c9-045f-42ac-9217-3876f2cf5eb4","actionData","errors"]