Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga di Kabupaten Sekadau. Latar belakangnya adalah untuk membangun dan menjalankan pemerintahan desa serta mengoptimalkan kepentingan desa melalui kerjasama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Ketentuan substansial mencakup:
- Desa dapat melakukan kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga sesuai kewenangan desa.
- Ruang lingkup kerjasama antar desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk peningkatan ekonomi, keagamaan, sosial budaya, pendidikan, olahraga, kesehatan, pengembangan SDM, lingkungan hidup, pengelolaan potensi ekonomi desa, pemanfaatan SDA dan teknologi tepat guna, batas desa, keamanan dan ketertiban, sumber pendapatan dan kekayaan desa, serta pembangunan.
- Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang peningkatan ekonomi, pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan SDA dan teknologi tepat guna, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas desa, dan lain-lain yang menjadi kewenangan desa.
- Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat. Badan ini bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerjasama.
- Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama, sedangkan kerjasama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.
- Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama harus memuat pihak-pihak yang bekerjasama, identitas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, bidang kerjasama, tugas dan tanggung jawab, tata cara pelaksanaan, jangka waktu, hak dan kewajiban, pembiayaan, tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan, serta penyelesaian perselisihan.
- Kepala Desa bertugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa dan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui BPD.
- BPD bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Perubahan, penundaan, atau pembatalan kerjasama desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. Setiap perselisihan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
on desktop.