Peraturan Daerah Kabupaten Jember ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab, serta untuk memenuhi hak dasar manusia akan informasi. Tujuannya adalah menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, meningkatkan kualitas aspirasi masyarakat, memastikan setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik, meningkatkan kepercayaan publik, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Ketentuan substansial meliputi:
* **Hak dan Kewajiban:** Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, melihat, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan informasi. Pemohon wajib menggunakan informasi sesuai alasan permintaan dan mencantumkan sumbernya. Badan Publik berhak menolak informasi yang dikecualikan.
* **Informasi yang Wajib Disediakan:** Informasi yang wajib disediakan secara berkala (informasi terkait badan publik, kegiatan, kinerja, laporan keuangan), serta merta (informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak), dan setiap saat (daftar informasi publik, hasil keputusan, kebijakan, rencana kerja, perjanjian, prosedur kerja).
* **PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi):** Pemerintah Daerah menetapkan PPID yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
* **Komisi Informasi Kabupaten:** Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan peraturan, menetapkan standar layanan informasi, dan menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
on desktop.