Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2014

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang RT/RW di daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bungo. Latar belakang pembentukan RT/RW adalah sebagai lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang berperan dalam memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan swadaya, gotong royong, dan kekeluargaan.

Tujuan pembentukan RT/RW adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dan Rio (kepala desa) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi:

1. Pembentukan RT/RW di kelurahan dan dusun.
2. Persyaratan jumlah kepala keluarga untuk setiap RT dan jumlah RT untuk setiap RW.
3. Prosedur pembentukan, pemecahan, dan penggabungan RT/RW melalui musyawarah dan penetapan dengan Keputusan Lurah/Rio yang disahkan oleh Bupati melalui Camat.
4. Tugas dan fungsi RT/RW meliputi pendataan kependudukan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pembuatan gagasan pembangunan, dan penggerak swadaya gotong royong.
5. Hak dan kewajiban anggota RT/RW.
6. Persyaratan dan penetapan Ketua RT/RW.
7. Masa bakti pengurus RT/RW selama 3 tahun.
8. Sumber dana RT/RW yang dapat diperoleh dari bantuan pemerintah dan sumbangan yang tidak mengikat.
9. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, Camat, dan Lurah/Rio.

1. RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 2. Pengurus RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa bhaktinya.

(-)