Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2025 ini ditetapkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pembayaran belanja daerah, serta meminimalisir penggunaan uang tunai (idle cash) dalam operasional satuan kerja perangkat daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mengatur pembagian kewenangan pengelolaan KKPD yang melibatkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran (BP/BPP), serta Administrator KKPD. Peraturan ini menetapkan proporsi Uang Persediaan (UP) yang terdiri dari 60% UP Tunai dan 40% UP KKPD, dengan mekanisme penyesuaian proporsi yang dapat diusulkan oleh PA kepada Bupati melalui PPKD.

Ruang lingkup penggunaan KKPD mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja perjalanan dinas. Peraturan ini juga mengatur secara rinci mengenai prosedur penerbitan kartu, aktivasi, batasan belanja (limit), mekanisme penagihan, verifikasi bukti pengeluaran, hingga tata cara pembayaran tagihan kepada Bank Penerbit KKPD. Selain itu, diatur pula mengenai kewajiban monitoring, evaluasi, dan pengawasan oleh Bupati serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.