Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.04/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.04/2019 ini ditetapkan untuk mengatur tata cara penghitungan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan dalam penghitungan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan atas pelanggaran di bidang kepabeanan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup definisi barang impor, kantor pabean, importir, nilai pabean, dan pejabat bea dan cukai. Peraturan ini menetapkan bahwa sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Besaran denda dapat dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu, nilai rupiah minimum sampai maksimum, atau persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Peraturan ini juga mengatur tata cara penghitungan denda berdasarkan simulasi yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

• Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.
• Denda dapat berupa nilai rupiah tertentu, nilai minimum hingga maksimum, atau persentase dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
• Besaran denda ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggaran dalam periode tertentu.