Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2019

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Pesawaran. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak, serta untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Ketentuan Substansial:

1. Hak dan Pemberdayaan Perempuan:
   • Perlindungan hak-hak perempuan (hidup, keamanan, pekerjaan, informasi, pelayanan hukum, dll.).
   • Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi (keterampilan, modal, pemasaran), sosial budaya (pendidikan, kesehatan reproduksi), politik (partisipasi dalam pengambilan keputusan), dan hukum (akses konsultasi hukum).
   • Pengarusutamaan gender oleh Pemerintah Daerah.
2. Perlindungan Perempuan:
   • Pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui jaringan kerja, koordinasi, sistem keamanan, unit pengaduan, dan kampanye penyadaran.
   • Perlindungan atas keamanan pribadi, ancaman fisik/psikis, kerahasiaan identitas, dan penyediaan rumah aman.
3. Hak dan Perlindungan Anak:
   • Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
   • Hak atas identitas, kebebasan beragama, pendidikan, kesehatan, menyatakan pendapat, dan beristirahat.
   • Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah.
   • Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang dieksploitasi, anak korban narkoba, anak dengan HIV/AIDS, anak korban trafficking, anak penyandang disabilitas, dll.
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab:
   • Pemerintah Daerah: menetapkan kebijakan, melaksanakan program, kerjasama dengan pihak lain, menyediakan sarana/prasarana, mengalokasikan anggaran, membina/mengawasi, menyediakan pelayanan pemulihan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyediakan SDM.
   • Pemerintah Desa: melaksanakan kebijakan, kerjasama, memberikan dukungan, mengalokasikan anggaran, membina/mengawasi, dan mendorong partisipasi masyarakat.
   • Masyarakat: berperan serta dalam perlindungan perempuan dan anak, memberikan informasi, melaporkan pelanggaran, berperan aktif dalam rehabilitasi, dan memantau/mengawasi.
   • Orang Tua dan Keluarga: menjaga dan mencegah kekerasan, eksploitasi, trafficking, dan diskriminasi.
5. Kelembagaan:
   • Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dapat berupa P2TP2A, LK3, KPAD, dan lembaga lain.
   • P2TP2A sebagai pusat informasi, pelayanan, dan pemberdayaan perempuan dan anak.
   • Pembentukan Forum Anak sebagai representasi anak dalam penyusunan kebijakan.
6. Kabupaten Layak Anak (KLA):
   • Upaya terpadu untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.
   • Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, non-diskriminasi, budaya/kearifan lokal, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghargaan terhadap pandangan anak.
7. Gugus Tugas KLA:
   • Pembentukan Gugus Tugas KLA untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA.
   • Tugas pokok Gugus Tugas: koordinasi, sosialisasi, pengumpulan data, analisis kebutuhan, penyusunan rencana aksi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
8. Musrenbang Khusus Perempuan dan Anak:
   • Rapat tahunan khusus untuk menggali gagasan dan masukan untuk pemenuhan hak perempuan dan anak dalam program kegiatan pembangunan daerah.

(-)

(-)