Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 dengan peraturan perundang-undangan saat ini. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Ketentuan substansial mencakup: - Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Gubernur, yang dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD. - Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. - Proses penyusunan APBD meliputi penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD. - Pengaturan mengenai pelaksanaan APBD, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. - Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD. - Pengelolaan kas umum daerah, piutang daerah, investasi daerah, barang milik daerah, dana cadangan, dan utang daerah. - Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, serta penyelesaian kerugian daerah. - Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

1. Semua Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

(-)