For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.06/2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 Tahun 2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia

Also known as: PMK 13/PMK.06/2018 · PMK No. 13/PMK.06/2018

Status:
Inactive
Effective Date:8 Februari 2018Publication Date:8 Februari 2018
Aset Milik Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeLelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia
LocationKementerian Keuangan
Effective Date08 Februari 2018
Publication Date08 Februari 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan lelang benda sitaan, barang rampasan negara, atau benda sita eksekusi yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia. Kebijakan ini mengatur jenis lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL, termasuk lelang benda sitaan yang pemiliknya tidak ditemukan, menolak menerima, atau tidak diketahui putusan dan berkas perkaranya. Selain itu, kebijakan ini menetapkan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh penjual untuk mengajukan permohonan lelang, serta tanggung jawab hukum penjual terhadap segala permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan lelang.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(-)