For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2024

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Also known as: Permenperin 33/2024 · Permenperin No. 33 Tahun 2024 · Permenperin Nomor 33 Tahun 2024

Status:
Active
Effective Date:31 Juli 2024Publication Date:25 Juli 2024
Standar & Pedoman TeknisKonstruksi & Infrastruktur

Information

TypePeraturan Menteri Perindustrian
ThemePencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
LocationKementerian Perindustrian
Effective Date31 Juli 2024
Publication Date25 Juli 2024
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 342). 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 275). 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 695).

Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 beserta perubahannya, yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Pencabutan ini dilakukan karena peraturan tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, serta untuk mendukung penataan kembali ketentuan mengenai tingkat komponen dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

(-)

(-)