Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 10 Tahun 2012

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 6/B).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Surabaya. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi meliputi pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke TPA/TPST, penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan/pemusnahan sampah (TPS, TPST, TPA), serta pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Rincian objek retribusi mencakup pelayanan persampahan/kebersihan di berbagai tempat seperti panti/yayasan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat/bangunan non usaha, tempat/bangunan untuk usaha, pasar/pusat perbelanjaan, dan tempat khusus. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung volume sampah yang dibuang, lebar jalan, daya listrik, dan/atau luas bangunan. Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Besarnya tarif retribusi bertujuan untuk menutup sebagian biaya pelayanan persampahan/kebersihan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis atau surat tagihan pembayaran rekening air bagi pelanggan PDAM Surya Sembada. Hasil pungutan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi dengan Peraturan Kepala Daerah.

(-)

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.