Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan administrasi badan hukum Yayasan dan Perkumpulan yang menjadi objek sengketa. Kebijakan ini mengatur mekanisme pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pemblokiran dapat diajukan oleh pihak-pihak terkait seperti pembina, organ Yayasan, instansi pemerintah, atau lembaga penegak hukum. Permohonan pemblokiran harus disertai dokumen pendukung seperti akta notaris atau bukti pendaftaran gugatan. Menteri juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran tanpa permohonan dalam kondisi tertentu. Pembukaan pemblokiran dilakukan melalui permohonan tertulis dengan melampirkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Persetujuan atau penolakan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran harus diberitahukan dalam waktu 30 hari kerja.