For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Also known as: Perda Kabupaten Muara Enim 13/2024 · Perda Kabupaten Muara Enim No. 13 Tahun 2024 · Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2024

Status:
Active
Effective Date:31 Desember 2024Publication Date:31 Desember 2024
Perlindungan Lingkungan Hidup

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeRencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
LocationPemerintah Kabupaten Muara Enim
Effective Date31 Desember 2024
Publication Date31 Desember 2024
Place of EnactmentMuara Enim

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RPPLH menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, perencanaan penataan ruang, perencanaan sektoral lainnya, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah. RPPLH memuat rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pelaksanaan RPPLH dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan/atau pihak lainnya. Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dan melaporkan hasilnya kepada Bupati, yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam penyusunan dan pelaksanaan RPPLH. Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

1. Pelaksanaan kebijakan, rencana dan/atau program yang berkaitan dengan RPPLH yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(-)