Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2011

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Jepara. Latar belakangnya adalah untuk mengantisipasi aspirasi masyarakat dalam memperoleh manfaat optimal dari hutan, memberdayakan masyarakat melalui peluang usaha yang lebih besar, dan mengelola sumber daya hutan secara efektif dan lestari.

Ketentuan substansial meliputi:

1. Prinsip Dasar PHBM: Keadilan, demokratis, keterbukaan, kebersamaan, pembelajaran bersama, kejelasan hak dan kewajiban, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kerjasama kelembagaan, perencanaan partisipatif, kesederhanaan sistem dan prosedur, pemerintah sebagai fasilitator, dan kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah.
2. Ruang Lingkup Kegiatan: Pengembangan agroforestri, pengamanan hutan, tambang galian, wisata, pengembangan flora dan fauna, pemanfaatan sumber air, pembinaan masyarakat desa hutan, dan perbaikan biofisik desa hutan.
3. Penetapan Lokasi: Seluruh kawasan hutan negara di wilayah administratif Kabupaten Jepara.
4. Penyiapan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat dengan aturan internal yang mengikat.
5. Perjanjian Kerjasama: Kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan LMDH sebagai jaminan kepastian hukum.
6. Pengelolaan: Penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, dan pengelolaan dan pemanfaatan air.
7. Penataan Areal Kerja: Pembagian areal ke dalam zona perlindungan dan zona pemanfaatan.
8. Pengendalian: Monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dan pengendalian internal.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan, melaksanakan rehabilitasi, dan berkoordinasi dengan dinas terkait.

(-)

(-)