For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.02/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang Penganggaran Penyediaan Tanah/Gedung/Bangunan Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

Also known as: PMK 53/PMK.02/2015 · PMK No. 53/PMK.02/2015

Status:
Active
Effective Date:17 Maret 2015Publication Date:16 Maret 2015
Anggaran Belanja Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePenganggaran Penyediaan Tanah/Gedung/Bangunan Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
LocationKementerian Keuangan
Effective Date17 Maret 2015
Publication Date16 Maret 2015
Place of EnactmentJakarta

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mengatur langkah-langkah penganggaran penyediaan tanah, gedung, dan bangunan bagi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyediaan tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa alokasi anggaran didasarkan pada kebutuhan riil dan bentuk pendanaan yang dapat berupa pembelian tunai, sewa, atau pembelian melalui fasilitator. Pembelian tunai melibatkan pengalihan hak kepemilikan, sedangkan sewa tidak. Pembelian melalui fasilitator melibatkan pihak ketiga sebagai penyandang dana dan pengalihan hak kepemilikan. Anggaran dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(-)

(-)