Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD bertugas merumuskan, mengendalikan, dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi BPKAD meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tersebut, serta perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan aset. Susunan organisasi BPKAD terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan, serta Perencanaan dan Program), Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Pengelolaan Aset, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BPKAD sesuai kebutuhan. Sumber pembiayaan BPKAD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.