Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini diterbitkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) guna mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur pasar yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas dalam perdagangan Mineral Strategis dan Komoditas Strategis, termasuk derivatifnya.
Secara substansial, POJK ini mengatur pembagian kewenangan dan ekosistem penyelenggaraan BMKS yang terdiri atas Bursa, Lembaga Kliring (LK), Lembaga Kustodian Elektronik (LKE), Anggota Bursa, Pengelola Gudang, Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), dan profesi penunjang. Bursa memiliki fungsi utama menyelenggarakan perdagangan, menyediakan sistem perdagangan, serta melakukan pengawasan pasar. LK bertanggung jawab atas fungsi kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi, sementara LKE mengelola pencatatan dan penyimpanan Bukti Kepemilikan Elektronik.
Subjek hukum dalam BMKS wajib memenuhi persyaratan perizinan dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bursa sesuai dengan fungsinya. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban modal disetor minimum bagi Bursa (Rp1 triliun), LK (Rp500 miliar), dan LKE (Rp500 miliar). Selain itu, diatur mengenai mekanisme pembentukan Harga Acuan Indonesia, standar operasional infrastruktur, serta kewajiban penerapan manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi bagi seluruh penyelenggara untuk melindungi Pengguna Jasa dan menjaga integritas pasar.
on desktop.