[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","2c871d49-b2f7-49f3-8e7a-cb0536b38631","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Huta Raya, dan Taman Wisata Alam","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2019","number","8","year","2019","published_date","2019-03-15","effective_date","2019-03-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Huta Raya, dan Taman Wisata Alam","subject_matter","Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:\r\na. tata cara permohonan;\r\nb. pemenuhan komitmen;\r\nc. pelaksanaan usaha pariwisata alam;\r\nd. jangka waktu dan berakhirnya izin;\r\ne. perpanjangan;\r\nf. pengawasan, pembinaan dan evaluasi; dan\r\ng. sanksi.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata-taman-lingkungan-alam
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 8, BN.2019 (335)/56 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Huta Raya, dan Taman Wisata Alam
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;\r\nBahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal serta berusaha perlu mengganti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; \n UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 36 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2018; Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015 ; dan Permen LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018. \n Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:\r\na. tata cara permohonan;\r\nb. pemenuhan komitmen;\r\nc. pelaksanaan usaha pariwisata alam;\r\nd. jangka waktu dan berakhirnya izin;\r\ne. perpanjangan;\r\nf. pengawasan, pembinaan dan evaluasi; dan\r\ng. sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019. \n Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 56 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124).","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal serta berusaha di sektor pariwisata alam, menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk:

Menyelenggarakan Pengusahaan Pariwisata Alam yang sesuai dengan asas konservasi.
Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan konservasi.
Memberikan kemudahan dan kepastian berusaha dalam pengurusan perizinan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis Usaha Pariwisata Alam: Usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam.
Lokasi Usaha: Pengaturan lokasi usaha pariwisata alam di berbagai zona atau blok di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
Perizinan: Tata cara permohonan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin: Hak untuk melakukan kegiatan usaha sesuai izin, menjadi anggota asosiasi, mendapatkan perlindungan hukum, dan memanfaatkan fasilitas negara. Kewajiban meliputi pengamanan kawasan, menjaga kebersihan, memelihara aset negara, membuat laporan kegiatan usaha, dan membayar pungutan.
Kerja Sama Usaha: Pengaturan mengenai kerja sama antara pengelola kawasan, pemegang IUPJWA/IUPSWA, dan pihak lain dalam berbagai bentuk (teknis, pemasaran, permodalan, penggunaan fasilitas).

","transitional_provisions","1. Permohonan IUPJWA atau IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang belum memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi.\n2. Permohonan IUPJWA atau IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang telah memenuhi persyaratan penyelesaiannya diproses di Kementerian atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.\n3. Permohonan IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dan telah memenuhi kewajiban atau belum memenuhi kewajiban, penyelesaiannya diproses di Kementerian atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n4. Permohonan IUPJWA atau IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB dan selanjutnya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n5. IUPJWA atau IUPSWA yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS, selanjutnya menyesuaikan dalam ketentuan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan kewajiban, tindakan yang diambil berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha.\n2. Pengenaan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha apabila pemegang IUPJWA atau pemegang IUPSWA melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak memenuhi kewajiban merehabilitasi kerusakan, dan/atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban setelah diterbitkan sanksi penghentian sementara.\n3. Selain dicabut izinnya, bagi pemegang izin yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada kawasan konservasi, dikenakan kewajiban melakukan rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.","revokes",[99],{"_100":101,"_102":90},"text","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019
ON
NATURAL TOURISM ENTERPRISE IN WILDLIFE RESERVES,
NATIONAL PARKS, GRAND FOREST PARKS, AND NATURE RECREATION PARKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Government Regulation Number 24 of 2018, integrated electronic business licensing services have been established;
that based on the provisions of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, the Norms, Standards, Procedures, and Criteria for Integrated Electronic Business Licensing Services within the Scope of the Ministry of Environment and Forestry have been established;
that to implement the provisions of Article 7 paragraph (4), Article 20, Article 22, Article 24 paragraph (4), Article 25 paragraph (5), and Article 29 of Government Regulation Number 36 of 2010 concerning Natural Tourism Enterprise in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Recreation Parks, the Regulation of the Minister of Forestry Number P.48/Menhut-II/2010 concerning Natural Tourism Enterprise in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Recreation Parks has been established, as amended by the Regulation of the Minister of Forestry Number P.4/Menhut-II/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Forestry Number P.48/Menhut-II/2010 concerning Natural Tourism Enterprise in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Recreation Parks;
that to accelerate and increase investment and business, it is necessary to replace the Regulation of the Minister of Forestry Number P.48/Menhut-II/2010 concerning Natural Tourism Enterprise in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Recreation Parks as amended by the Regulation of the Minister of Forestry Number P.4/Menhut-II/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Forestry Number P.48/Menhut-II/2010 concerning Natural Tourism Enterprise in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Recreation Parks;
that based on the considerations as referred to in letters a through d, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Environment and Forestry concerning Natural Tourism Enterprise in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Recreation Parks;

In view of:

Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1990 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3419);
Law Number 41 of 1999 concerning Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 167, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3888) as amended by Law Number 19 of 2004 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2004 concerning Amendments to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry into Law;
Law Number 10 of 2009 concerning Tourism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 11, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4966);
Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5059);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);
Law Number 9 of 2018 concerning Non-Tax State Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 147, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6245);
Government Regulation Number 36 of 2010 concerning the Natural Tourism Enterprise in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Tourism Parks (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 44, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5116);
Government Regulation Number 28 of 2011 concerning the Management of Nature Reserves and Nature Conservation Areas (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 56, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5217) as amended by Government Regulation Number 108 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 28 of 2011 concerning the Management of Nature Reserves and Nature Conservation Areas (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 330, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5798);
Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 90, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6215);
Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.18/MENLHK-II/2015 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Environment and Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 713);
Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 concerning Norms, Standards, Procedures, and Criteria for Integrated Electronic Licensing Services within the Ministry of Environment and Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 927);

Hereby stipulates:

\n\n \n \n \n \n \n \n

Hereby stipulates:

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY CONCERNING NATURAL TOURISM ENTERPRISE IN WILDLIFE RESERVES, NATIONAL PARKS, GRAND FOREST PARKS, AND NATURE TOURISM PARKS.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=2c871d49-b2f7-49f3-8e7a-cb0536b38631","actionData","errors"]