[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","2c7a56b0-3e74-41b0-949d-1d9bfe14f43e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":23,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-01-18","effective_date","2019-01-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan dan Perkebunan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Lingkungan Hidup","location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam","subject_matter","Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini, terdiri atas:\r\na. usaha pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi;\r\nb. tata cara permohonan;\r\nc. pemenuhan Komitmen;\r\nd. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi;\r\ne. perubahan lokasi pengeboran sumur Panas Bumi;\r\nf. jangka waktu dan berakhirnya izin;\r\ng. perpanjangan;\r\nh. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi; dan\r\ni. sanksi.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan-taman-wisata
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 4, BN.2019 (66)/53 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal serta berusaha perlu mengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; \n UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2013; UU No. 21 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 7 Tahun 2015; Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015; dan Permen LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018. \n Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini, terdiri atas:\r\na. usaha pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi;\r\nb. tata cara permohonan;\r\nc. pemenuhan Komitmen;\r\nd. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi;\r\ne. perubahan lokasi pengeboran sumur Panas Bumi;\r\nf. jangka waktu dan berakhirnya izin;\r\ng. perpanjangan;\r\nh. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi; dan\r\ni. sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019. \n Permen LHK No. P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 53 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 831).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam dan ekosistem, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan konservasi, serta memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha. Ruang lingkupnya meliputi usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, tata cara permohonan izin, pemenuhan komitmen, pelaksanaan pemanfaatan, perubahan lokasi pengeboran, jangka waktu dan berakhirnya izin, perpanjangan izin, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan sanksi. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi terdiri dari tahapan survei pendahuluan, eksplorasi, serta eksploitasi dan pemanfaatan. Izin diberikan dalam bentuk IPJLPB Eksplorasi dan IPJLPB Eksploitasi dan Pemanfaatan, yang diajukan melalui sistem OSS. Pemegang izin wajib menyelesaikan komitmen dan mematuhi berbagai kewajiban terkait pengamanan kawasan, restorasi ekosistem, dan pelaporan berkala.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang sebelumnya dilakukan melalui mekanisme kerjasama/perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan yang telah beroperasional di Kawasan Konservasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang:\na. bersifat strategis nasional dalam penyediaan listrik; dan\nb. telah dilakukan penilaian oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal;\nkegiatannya dilanjutkan dan diproses menjadi Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Eksploitasi dan Pemanfaatan ditetapkan oleh Menteri.\n2. Pembayaran IIPJLPB dan PIPJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis iuran dan pungutan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.","sanctions","1. Dalam hal hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan atas pemenuhan kewajiban IPJLPB Eksplorasi atau kewajiban IPJLPB Eksploitasi dan Pemanfaatan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, diambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, atau pencabutan perizinan berusaha.\n","revokes",[96],{"_97":98,"_99":23},"text","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019

CONCERNING

UTILIZATION OF GEOTHERMAL ENVIRONMENTAL SERVICES IN
NATIONAL PARKS, GRAND FOREST PARKS, AND NATURE TOURISM PARKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on the provisions of Government Regulation Number 24 of 2018, integrated electronic business licensing services have been established;
that based on the provisions of Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, the Norms, Standards, Procedures, and Criteria for Integrated Electronic Business Licensing Services within the Scope of the Ministry of Environment and Forestry have been established;
that to implement the provisions of Article 40 paragraph (2) of Government Regulation Number 28 of 2011 concerning Management of Nature Reserves and Nature Conservation Areas, as amended by Government Regulation Number 108 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 28 of 2011 concerning Management of Nature Reserves and Nature Conservation Areas, Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 concerning Utilization of Geothermal Environmental Services in National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Tourism Parks has been established;
that to accelerate and increase investment and business activities, it is necessary to replace Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 concerning Utilization of Geothermal Environmental Services in National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Tourism Parks;
that based on the considerations as referred to in letters a to d, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Environment and Forestry concerning Utilization of Geothermal Environmental Services in National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Tourism Parks;

In view of:

Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1990 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3419);
Law Number 41 of 1999 concerning Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 167, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3888) as amended by Law Number 19 of 2004 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2004 concerning Amendments to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 86, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4412);
Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4725);
Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (State Gazette of the Republic of Indonesia Tahun 2009 Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5059);\n
Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2013 Number 130, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5432);\n
Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal Energy (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 217, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5585);\n
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);\n
Law Number 9 of 2018 concerning Nontax Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 147, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6245);\n
Government Regulation Number 45 of 2004 concerning Forest Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 147, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4453) as amended by Government Regulation Number 60 of 2009 concerning Amendments to Government Regulation Number 45 of 2004 concerning Forest Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 137, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5056);\n
Government Regulation Number 28 of 2011 concerning Management of Nature Sanctuary Areas and Nature Conservation Areas (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 56, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5217) as amended by Government Regulation Number 108 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 28 of 2011 concerning Management of Nature Sanctuary Areas and Nature Conservation Areas (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 330, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5798);\n
Government Regulation Number 27 of 2012 concerning Environmental Permits (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2012 Number 48, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5285);\n
Government Regulation Number 12 of 2014 concerning Types and Tariffs for Types of Nontax State Revenue Applicable to the Ministry of Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 36, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5506);\n
Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 90, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6215);\n
Presidential Regulation Number 7 of 2015 concerning the Organization of State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 8);\n
Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.18/MENLHK-II/2015 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Environment and Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 713);\n
Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 concerning Norms, Standards, Procedures and Criteria for Integrated Licensing Services Electronically within the Scope of the Ministry of Environment and Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 927);\n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=2c7a56b0-3e74-41b0-949d-1d9bfe14f43e","actionData","errors"]