Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 434 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar dan Kriteria Jabatan Pelaksana di Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2019 ini bertujuan untuk menggantikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 434 Tahun 2015 dalam rangka pelaksanaan sistem merit di Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan ini menetapkan pedoman nomenklatur jabatan pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Ketenagakerjaan. Nomenklatur ini digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, termasuk penyusunan kebutuhan, penempatan, dan pengembangan kompetensi. Jabatan pelaksana dikelompokkan berdasarkan klasifikasi yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Nomenklatur ini juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat, pengembangan karier, penilaian kinerja, penggajian, dan pemberhentian.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku Jabatan Pelaksana di Kementerian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 434 Tahun 2015 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Penataan PNS dalam Jabatan Pelaksana di Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 434 Tahun 2015 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

(-)