For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2013

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Also known as: PERPRES 59/2013 · PERPRES No. 59 Tahun 2013 · PERPRES Nomor 59 Tahun 2013

Status:
Active
Effective Date:6 Agustus 2013Publication Date:30 Juli 2013
Organisasi Komisi & Badan NegaraPembentukan Lembaga Negara

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemeOrganisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan
LocationPemerintah Pusat
Effective Date06 Agustus 2013
Publication Date30 Juli 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Latar Belakang dan Tujuan
Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Tujuannya adalah untuk mengatur organisasi, tata kerja, dan sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) guna mendukung pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan nasional.

Ketentuan Substansial
KKIP bertugas merumuskan kebijakan nasional strategis di bidang industri pertahanan, menyusun rencana induk jangka menengah dan panjang, serta mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional. KKIP juga menetapkan standar industri pertahanan dan merumuskan kebijakan pendanaan. Keanggotaan KKIP terdiri dari berbagai menteri terkait, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekretariat KKIP berada di bawah Kementerian Pertahanan dan dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat secara ex officio oleh direktur yang membidangi urusan teknologi dan industri pertahanan.

(-)

(-)