Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-08.PB.03.01 Tahun 2026

Keputusan Menteri ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kebijakan ini memberikan mandat kepada pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menandatangani dan/atau menetapkan naskah dinas terkait pengelolaan BMN.

Secara substansial, keputusan ini mengatur pelimpahan kewenangan Menteri selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Barang Milik Negara, Sekretaris Unit Utama, Kepala Biro Umum, Kepala Pusat, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. Kewenangan yang dilimpahkan mencakup penetapan status penggunaan BMN, pemanfaatan BMN (sewa, pinjam pakai, bangun guna serah), pemindahtanganan (penjualan, hibah, tukar menukar), serta pemusnahan dan penghapusan BMN. Pejabat yang menerima mandat wajib berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Pelimpahan ini tidak dapat diteruslimpahkan kepada pejabat lain, namun Menteri tetap memiliki hak untuk menggunakan sendiri kewenangan tersebut atau menarik kembali mandat jika terjadi ketidakefektifan.