For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 22 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 22 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN APBD TA 2011

Also known as: Perda Kabupaten Situbondo 22/2011 · Perda Kabupaten Situbondo No. 22 Tahun 2011 · Perda Kabupaten Situbondo Nomor 22 Tahun 2011

Status:
Active
Effective Date:6 Oktober 2011Publication Date:6 Oktober 2011
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePERUBAHAN APBD TA 2011
LocationPemerintah Kabupaten Situbondo
Effective Date06 Oktober 2011
Publication Date06 Oktober 2011
Place of EnactmentSitubondo

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011. Perubahan ini dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja, serta penggunaan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan. Perubahan meliputi peningkatan pendapatan daerah menjadi Rp. 839.956.093.481,99 dan peningkatan belanja daerah menjadi Rp. 905.069.747.981,57, sehingga terjadi defisit sebesar Rp. (65.113.654.499,58). Pembiayaan daerah juga mengalami perubahan, dengan penerimaan menjadi Rp. 113.777.010.664,58 dan pengeluaran menjadi Rp. 5.035.000.000,00, menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp. 108.742.010.664,58. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setelah perubahan adalah Rp. 43.628.356.165,00, namun masih dalam proses hukum sehingga belum dapat digunakan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, termasuk SILPA tahun sebelumnya dan penyertaan modal pemerintah daerah.

(-)

(-)