For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Also known as: Perda Provinsi Riau 4/2015 · Perda Provinsi Riau No. 4 Tahun 2015 · Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015

Status:
Active
Effective Date:31 Maret 2015Publication Date:31 Maret 2015
Pajak & Retribusi DaerahKetentuan PerpajakanAnggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
LocationPemerintah Provinsi Riau
Effective Date31 Maret 2015
Publication Date31 Maret 2015
Place of EnactmentPekanbaru

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8).

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menyempurnakan beberapa pasal terkait jenis Pajak Daerah, dasar penghitungan progresif terhadap kepemilikan Kendaraan Bermotor, pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, efektivitas penagihan pajak, pemberian keringanan dan pembebasan pajak, serta bagi hasil penerimaan Pajak provinsi kepada kabupaten/kota.

Perubahan meliputi:

  1. Jenis Pajak: Pasal 2 diubah untuk mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.
  2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor: Pasal 7 diubah untuk mengatur tarif progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan tarif untuk kendaraan angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, dan Pemerintah/TNI/POLRI/Pemerintah Daerah.
  3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: Pasal 24 diubah untuk menetapkan tarif PBBKB untuk jenis solar dan bensin (gasoline) RON minimum 88 dan jenis Bahan Bakar Minyak umum.
  4. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: Pasal 27 diubah untuk mengatur waktu pemungutan PBBKB.
  5. Bagi Hasil Penerimaan Pajak: Pasal 55 diubah untuk mengatur bagi hasil penerimaan pajak kepada kabupaten/kota.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari pendapatan Pajak Daerah Provinsi Riau dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah.

(-)

(-)