[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","28861694-f607-40b1-a0ff-50cf7093c5fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":-5,"_100":-5,"_101":-5,"_102":-5,"_103":-5,"_104":-5,"_105":-5,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Koperasi","short_title","Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025","number","12","year","2025","published_date","2025-12-23","effective_date","2015-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","058c0863-405b-4e0b-aa99-93855f99b68d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Koperasi","short_name","Permenkop","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Kementerian Koperasi","place_of_enactment","","theme","Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Koperasi","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh koperasi, mekanisme verifikasi kriteria administratif, pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan wilayah izin usaha pertambangan batubara dengan cara lelang kepada koperasi, pengembangan usaha koperasi di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara, peningkatan kapsitas sumber daya manusia koperasi mineral dan batubara, pengelolaan usaha koperasi, pelindungan, pemberdayaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan ketentuan penutup.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertambangan-mineral-koperasi
2025
Peraturan Menteri Koperasi NO. 12, BN.2025 (1183/26 hlm)
Peraturan Menteri Koperasi TENTANG Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Koperasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, keadilan, dan kemakmuran bersama, sehingga perlu di dorong untuk berperan aktif secara optimal dalam pengelolaan sumber daya alam nasional yang digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat;\r\nb.\tbahwa untuk meningkatkan peran strategis koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan, perlu melakukan pemberdayaan terhadap koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara agar koperasi memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan manajerial serta akuntabilitas tata kelola yang baik;\r\nc.\tbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26C huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor\r\n96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha\r\nPertambangan Mineral dan Batubara, verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan bagi koperasi yang mengajukan permohonan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dengan cara pemberian prioritas dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024, \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh koperasi, mekanisme verifikasi kriteria administratif, pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan wilayah izin usaha pertambangan batubara dengan cara lelang kepada koperasi, pengembangan usaha koperasi di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara, peningkatan kapsitas sumber daya manusia koperasi mineral dan batubara, pengelolaan usaha koperasi, pelindungan, pemberdayaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koperasi ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.","scope_and_parties","Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:\na. mekanisme Verifikasi Kriteria Administratif terhadap Koperasi yang mengajukan permohonan WIUP Mineral logam dan Batubara dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi;\nb. Pengembangan Usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, manajerial, dan sumber daya manusia Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;\nc. pendampingan dan fasilitasi kemitraan usaha Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan\nd. pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kinerja Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka pemenuhan aspek tata kelola dan manfaat ekonomi bagi Anggota serta masyarakat.","policy_content","

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh koperasi. Latar belakangnya adalah peran strategis koperasi dalam perekonomian nasional dan perlunya pemberdayaan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis kegiatan usaha pertambangan yang dapat dilakukan oleh koperasi, meliputi mineral logam, mineral batubara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
Perizinan berusaha yang diperlukan, termasuk NIB, sertifikat standar, dan izin (IUP, IUPK, IPR, SIPB, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan).
Mekanisme perolehan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) mineral logam dan batubara, yang dapat diperoleh melalui lelang atau pemberian prioritas.
Persyaratan dan mekanisme verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan keanggotaan koperasi yang mengajukan permohonan WIUP mineral logam dan batubara dengan cara pemberian prioritas.
Ketentuan mengenai luas WIUP mineral logam dan batubara yang diberikan kepada koperasi, yaitu paling luas 2.500 hektare.
Pengembangan usaha koperasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi pemetaan potensi usaha, penyusunan rencana usaha, peningkatan kapasitas produksi, pola kemitraan, dan pengembangan jaringan usaha.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi mineral dan batubara melalui pelatihan, penguatan literasi, dan sertifikasi kompetensi.
Pengelolaan usaha koperasi yang wajib memiliki struktur manajerial yang jelas, standar operasional prosedur, sistem pencatatan keuangan dan operasional, serta target output dan indikator kinerja tahunan.
Pelindungan dan pemberdayaan koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Pembinaan terhadap koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara oleh koperasi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang mekanisme verifikasi kriteria administratif, pengembangan usaha, peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan usaha, perlindungan, pemberdayaan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2025
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF MINING BUSINESS ACTIVITIES
OF MINERALS AND COAL BY COOPERATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF COOPERATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that cooperatives as the main pillar of the national
economy have a strategic role in realizing
economic democracy based on kinship,
justice, and shared prosperity, so it is necessary to
encourage them to play an active and optimal role in
the management of national natural resources that are
used as much as possible for the prosperity of the people;
that to improve the strategic role of cooperatives
in the management of natural resources in a just
and sustainable manner, it is necessary to
empower cooperatives that carry out
mineral and coal mining business activities
so that cooperatives have institutional capacity,
human and managerial resources, and
good governance accountability;
that based on the provisions of Article 26C letter a of
Government Regulation Number 39 of 2025 concerning
the Second Amendment to Government Regulation Number
96 of 2021 concerning the Implementation of Business Activities
Mineral and Coal Mining, verification of
administrative criteria for legality and criteria
membership for cooperatives that submit
applications for metallic mineral
and coal mining permit area by prioritizing
is carried out by the minister who organizes
government affairs in the field of cooperatives;
that based on the considerations as
referred to in letters a, b, and c, it is necessary to
stipulate a Regulation of the Minister of Cooperatives regarding
Implementation of Mineral
and Coal Mining Business Activities by Cooperatives;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State
Republic of Indonesia;
Law Number 25 of 1992 concerning
Cooperatives (State Gazette of the Republic of Indonesia
of 1992 Number 116, Supplement to the State Gazette
of the Republic of Indonesia Number 3502) as amended
several times, most recently by Law
Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government
Regulation in Lieu of Law Number 2 of
2022 concerning Job Creation into Law
(State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023
Number 41, Supplement to the State Gazette of the
Republic of Indonesia Number 6856);
Law Number 39 of 2008 concerning
State Ministries (State Gazette of the Republic of
Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916)
as amended by Law
Number 61 of 2024 concerning Amendments to
Law Number 39 of 2008 concerning
State Ministries (State Gazette of the Republic of
Indonesia of 2024 Number 255, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
Law Number 4 of 2009 concerning
Mineral and Coal Mining (State
Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 4,
Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 4959) sehow it has been amended several times
lastly by Law Number 2 of 2025
concerning the Fourth Amendment to Law
Number 4 of 2009 concerning Mineral Mining
and Coal (State Gazette of the Republic of Indonesia
Year 2025 Number 29, Supplement to the State Gazette
of the Republic of Indonesia Number 7100);
Government Regulation Number 96 of 2021 concerning
Implementation of Mineral Mining Business Activities
and Coal (State Gazette of the Republic of Indonesia
Year 2021 Number 208, Supplement to the State Gazette
of the Republic of Indonesia Number 6721) as amended
several times, most recently by Regulation
Government Regulation Number 39 of 2025 concerning Amendments
Second to Government Regulation Number 96 of 2021 concerning Implementation of Business Activities
Mineral and Coal Mining (State Gazette
Republic of Indonesia Year 2025 Number 146,
Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 7135);
Presidential Regulation Number 197 of 2024 concerning
Ministry of Cooperatives (State Gazette of the Republic
Indonesia Year 2024 Number 394);
Ministerial Regulation of Cooperatives Number 1 of 2024
concerning the Organization and Working Procedures of the Ministry
Cooperatives (State Gazette of the Republic of Indonesia Year
2024 Number 1012);

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To Stipulate:

REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATIVES CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF MINERAL AND COAL MINING BUSINESS ACTIVITIES BY COOPERATIVES.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=28861694-f607-40b1-a0ff-50cf7093c5fc","actionData","errors"]