For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Also known as: UU 18/2011 · UU No. 18 Tahun 2011 · UU Nomor 18 Tahun 2011

Status:
Active
Hukum Acara & Penyelesaian SengketaHukum Tata NegaraPembentukan Lembaga Negara

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemePerubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
LocationPemerintah Pusat
Effective Date-
Publication Date-
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat peran Komisi Yudisial dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan ketentuan yang ada dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kehidupan ketatanegaraan, serta untuk meningkatkan kehormatan dan perilaku hakim.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur perubahan struktur dan fungsi Komisi Yudisial, termasuk penambahan wewenang dalam pengawasan perilaku hakim dan pengusulan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial diberi wewenang untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Hakim bersama Mahkamah Agung. Selain itu, diatur pula mengenai pembentukan Majelis Kehormatan Hakim untuk menangani pelanggaran kode etik. Undang-Undang ini juga mengatur tata cara pengangkatan anggota Komisi Yudisial dan prosedur seleksi calon hakim agung.

(-)

  • Pelanggaran Kode Etik Hakim dapat dikenai sanksi ringan, sedang, atau berat, termasuk teguran, penundaan kenaikan gaji, hingga pemberhentian tetap.
  • Hakim yang melanggar dapat dikenai sanksi oleh Mahkamah Agung berdasarkan usulan Komisi Yudisial.