[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","2864db19-4dc4-4e41-8b44-6e1ea55506eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial","short_title","Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2011","number","18","year","2011","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Komisi yudisial - perubahan
2011
Undang-undang (UU) NO. 18, LN.2011/No. 106, TLN No. 5250, LL SETNEG: 19 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
ABSTRAK:	\n \n Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No.22 Tahun 2004, dan UU No.48 Tahun 2009. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai Komisi Yudisial memiliki sifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan dilakukan dalam upaya menjabarkan “kewenangan lain” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal yang terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Selain itu, perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Undang-Undang ini mengubah UU No. 22 Tahun 2004 \n Lampiran file: 26 hlm (batang tubuh hlm 1 sd. 19 dan penjelasan hlm 20 sd. 26) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat peran Komisi Yudisial dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan ketentuan yang ada dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kehidupan ketatanegaraan, serta untuk meningkatkan kehormatan dan perilaku hakim.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur perubahan struktur dan fungsi Komisi Yudisial, termasuk penambahan wewenang dalam pengawasan perilaku hakim dan pengusulan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial diberi wewenang untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Hakim bersama Mahkamah Agung. Selain itu, diatur pula mengenai pembentukan Majelis Kehormatan Hakim untuk menangani pelanggaran kode etik. Undang-Undang ini juga mengatur tata cara pengangkatan anggota Komisi Yudisial dan prosedur seleksi calon hakim agung.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","

Pelanggaran Kode Etik Hakim dapat dikenai sanksi ringan, sedang, atau berat, termasuk teguran, penundaan kenaikan gaji, hingga pemberhentian tetap.
Hakim yang melanggar dapat dikenai sanksi oleh Mahkamah Agung berdasarkan usulan Komisi Yudisial.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40523/uu-no-22-tahun-2004","8ce329d2-548c-4eb7-9857-9ebbdae86a4f","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2011
CONCERNING
AMENDMENT TO LAW NUMBER 22 OF 2004
CONCERNING JUDICIAL COMMISSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a state of law that guarantees an independent judicial power to administer justice to uphold law and justice based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the Judicial Commission has an important role in the effort to realize an independent judicial power through the proposal for the appointment of supreme court justices and other authorities in order to maintain and uphold the honor, dignity, and behavior of Judges for the sake of upholding law and justice in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the provisions regarding the Judicial Commission as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=2864db19-4dc4-4e41-8b44-6e1ea55506eb","actionData","errors"]