[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","c3305391c84830d7554634bc8ec9c627-6b52c2a560c894ed","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=c3305391c84830d7554634bc8ec9c627,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_132":128},"regulationId","27f29887-80bf-4e7c-ae90-db07b349a325","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_129":-5,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020","number","9","year","2020","published_date","2020-09-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_62":59,"_63":64,"_65":66},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_62":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[76],{"_62":77,"_63":78,"_65":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - BARANG - MILIK - DAERAH
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2025 (9, SERI E) ; 85 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah di Daerah\r\nKabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah; bahwa penyelesaian kerugian daerah di Daerah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah; bahwa penyelesaian kerugian daerah merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah perlu dicabut; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 dan\r\nPasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 \r\nTahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik\r\nNegara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang\r\nPedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18\r\nTahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah,\r\nsebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang\r\nPerubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006\r\ntentang Pengelolaan Barang Daerah, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; \r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27\r\nTahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik \r\nNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; \r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pengawasan dan pengendalian; pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; barang milik daerah berupa rumah negara; ganti rugi dan sanksi; ketentuan lain - lain ; ketentuan peralihan; ketentuan penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020. \n Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah , \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6\r\nTahun 2014 , dicabut \n 85 hlm \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_44":103},"text","PERDA Kab. Cirebon No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37804/perda-kab-cirebon-no-6-tahun-2014","8ed4708c-1a53-4adb-81cf-8e4887198d35",{"_99":105,"_101":106,"_44":107},"Perda Kab. Cirebon No. 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/313351/perda-kab-cirebon-no-18-tahun-2006","2dbcd7ff-e162-470d-b353-61401d96b7d5","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=27f29887-80bf-4e7c-ae90-db07b349a325","notFound","actionData","errors"]