For the best experience, open
on desktop.
on desktop.on desktop.Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2005 – 2025
Also known as: Perda Kabupaten Nunukan 19/2011 · Perda Kabupaten Nunukan No. 19 Tahun 2011 · Perda Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011
Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan untuk periode 2005-2025.
Latar Belakang dan Tujuan:
RPJPD ini disusun sebagai pedoman pembangunan jangka panjang daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah, memberikan arah bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun program kerja, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Ketentuan Substansial:
RPJPD Kabupaten Nunukan memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk periode 20 tahun (2005-2025). RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati. Dalam teknis pelaksanaan pencalonan Bupati Kabupaten Nunukan untuk penyusunan materi kampanye yang berisi visi, misi dan program pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan, setiap calon Bupati harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nunukan.
Sistematika Penulisan:
RPJPD terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, visi, misi dan tujuan pembangunan jangka panjang, arah, tahapan dan prioritas pembangunan, penutup, dan lampiran matrik program.
Pengendalian dan Evaluasi:
Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJPD harus sudah dirumuskan paling lambat 2 tahun dan ditetapkan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.