Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas bagi aparatur negara dan pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersumber dari APBD Tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi atas pengabdian aparatur negara dan mendukung kesejahteraan mereka.

Subjek penerima tunjangan meliputi PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara (Wali Kota dan Wakil Wali Kota), pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan BLUD, serta pegawai non-ASN pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Tunjangan tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Komponen THR dan gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP). Bagi CPNS, komponen tersebut dihitung sebesar 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan TPP. Sementara bagi Pejabat Negara serta pimpinan dan anggota DPRD, komponen tunjangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran THR dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya, sedangkan gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2026. Seluruh pendanaan dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta.