For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/2/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/2/2009 Tahun 2009 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Also known as: Permenkominfo 16/PER/M.KOMINFO/2/2009 · Permenkominfo No. 16/PER/M.KOMINFO/2/2009

Status:
Inactive
Effective Date:26 Februari 2009Publication Date:26 Februari 2009
Organisasi Komisi & Badan NegaraTelekomunikasi & Dunia Digital

Information

TypePeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
ThemeKriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
LocationKementerian Komunikasi dan Informatika
Effective Date26 Februari 2009
Publication Date26 Februari 2009
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40/PER/M.KOMINFO/10/2007 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit menjadi Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Peraturan Menteri ini menetapkan kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang monitor spektrum frekuensi radio. Klasifikasi UPT ditetapkan berdasarkan penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja. Kriteria klasifikasi terdiri dari unsur utama/teknis dan unsur penunjang.

Unsur utama/teknis meliputi:

  1. Tingkat kepadatan pengguna frekuensi.
  2. Perangkat monitoring frekuensi radio.
  3. Operator/teknisi.
  4. Kasus pelanggaran frekuensi.
  5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Unsur penunjang meliputi:

  1. Jumlah pendapatan negara bukan pajak.
  2. Luas tanah.
  3. Luas bangunan.
  4. Jumlah kendaraan operasional.
  5. Jumlah Sumber Daya Manusia selain tenaga operator/teknisi dan PPNS.

Unsur utama diberi bobot 80% dan unsur penunjang 20%. Tata cara perhitungan nilai tercantum dalam lampiran. UPT diklasifikasikan menjadi Balai Kelas I, Balai Kelas II, Loka, dan Pos, berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh. Bagi UPT yang memiliki wilayah kerja di daerah perbatasan atau memiliki kriteria lain di luar kriteria yang ditetapkan, dapat ditambahkan sebagai unsur penilaian.

(-)

(-)