Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2021

(-)

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang informasi geospasial, meliputi geografer, surveyor, tenaga ahli, dan tenaga terampil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam penyelenggaraan informasi geospasial memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang sesuai. Peraturan ini menetapkan standar profesi, pendidikan, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk geografer dan surveyor. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang kewajiban dan hak geografer dan surveyor, termasuk persyaratan untuk mendapatkan sertifikat profesi dan surat tanda registrasi. Organisasi profesi geografer dan surveyor bertanggung jawab untuk menetapkan standar, memberikan rekomendasi, dan mengawasi pelaksanaan praktik profesional. Peraturan ini juga mengatur tentang keterlibatan geografer dan surveyor asing di Indonesia, termasuk persyaratan dan kewajiban mereka.

1. Badan Usaha yang masih memperkerjakan Surveyor tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Surveyor wajib melakukan registrasi ke Badan paling lambat 1 (satu) tahun. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi Surveyor dan Organisasi Profesi Geografer harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 1 (satu) tahun. 3. Standar Profesi, Standar Pendidikan Profesi, dan Standar PKB untuk Geografer harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Badan ini berlaku.

1. Geografer Asing yang melakukan kegiatan Praktik Profesi Geografer di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Surveyor Asing yang melakukan kegiatan Praktik Profesi Surveyor di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.