Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.04/2019

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan dengan meningkatkan pelayanan atas pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor melalui lintas batas negara. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur mekanisme impor sementara dan ekspor sementara kendaraan bermotor melalui pos pengawas lintas batas. Kendaraan bermotor yang diimpor sementara harus terdaftar di negara asing dan dimiliki oleh warga negara asing. Importir bertanggung jawab atas bea masuk dan pajak yang terutang. Kendaraan bermotor dapat digunakan hanya di provinsi tempat pos pengawas lintas batas berada. Peraturan ini juga mengatur pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk kendaraan bermotor yang diimpor sementara.

1. Importir yang terlambat mengekspor kembali kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
2. Importir yang menggunakan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan wilayah dan tujuan penggunaan harus mengekspor kembali kendaraan tersebut dan tidak dilayani atas kegiatan kepabeanan selama 6 bulan.
3. Importir yang tidak menyampaikan Vehicle Declaration saat diekspor kembali tidak dilayani atas kegiatan kepabeanan selama 6 bulan.