Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2003

Peraturan ini mencabut: (-)

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2003 ini mengatur tentang kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perusahaan, rumah, perumahan, rumah sakit, dan perkantoran di Kota Cimahi. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memelihara keseimbangan pemanfaatan air tanah secara berkesinambungan dan mencegah penurunan kuantitas sumber daya air.

Tujuan dari pembuatan sumur resapan adalah untuk mencegah terjadinya banjir, menyimpan air pada musim penghujan, dan memelihara ekosistem. Objek peraturan ini adalah perusahaan, rumah, perumahan, rumah sakit, dan perkantoran yang memiliki bidang tadah. Subjek peraturan ini adalah perorangan atau badan hukum yang akan atau sedang mendirikan atau memiliki bangunan dengan bidang tadah.

Peraturan ini mewajibkan pemilik atau pengelola rumah tinggal, perkantoran (swasta dan pemerintah), sekolah/lembaga pendidikan (swasta dan pemerintah), rumah sakit (swasta dan pemerintah), perusahaan, industri, atau pabrik untuk membuat sumur resapan. Jumlah sumur resapan ditentukan berdasarkan luas lahan tertutup bangunan, dengan ketentuan minimal satu sumur resapan untuk setiap bangunan yang menutup lahan seluas 50 m². Lokasi sumur resapan harus diberi tanda untuk memudahkan pengawasan.

Sumur resapan harus memenuhi persyaratan teknis, termasuk lokasi yang lulus air dan tahan longsor, bebas dari kontaminasi limbah, dan mempertimbangkan aspek hidrogeologi, geologi, dan hidrologi. Peraturan ini juga mengatur tata cara penetapan pembuatan sumur resapan, yang meliputi pengajuan permohonan penelitian tanah, pemeriksaan kelengkapan permohonan, penelitian lapangan, dan penerbitan surat ketetapan pembuatan sumur resapan oleh Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup.

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur sebelumnya dalam hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

1. Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan penjara atau setinggi-tingginya denda Rp. 5.000.000,-.