For the best experience, open
on desktop.
on desktop.on desktop.Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Also known as: Perda Kabupaten Tojo Una-Una 7/2018 · Perda Kabupaten Tojo Una-Una No. 7 Tahun 2018 · Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tojo Una-Una melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana dan berkelanjutan, khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Ketentuan Substansial:
Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran, melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memberikan bantuan sosial, memelihara taman makam pahlawan, dan melestarikan nilai kepahlawanan. Wewenang Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan, koordinasi program, pemberian izin pengumpulan sumbangan, pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial, identifikasi sasaran, penggalian potensi, dan pengawasan.
Prioritas penyelenggaraan kesejahteraan sosial diberikan kepada PMKS yang memiliki kehidupan tidak layak dan kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan. Penyelenggaraan ini dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, penerapan standar pelayanan minimum, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan fasilitasi partisipasi masyarakat.
Perangkat Daerah terkait (ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat desa) melakukan penanganan PMKS secara koordinatif melalui fungsi preventif, represif, rehabilitatif, pengembangan, perlindungan, dan penunjang.
Peraturan ini juga mengatur secara spesifik penanganan masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, korban bencana, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.