For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Also known as: Permenkumham 4/2013 · Permenkumham No. 4 Tahun 2013 · Permenkumham Nomor 4 Tahun 2013

Status:
Active
Effective Date:15 Februari 2013Publication Date:15 Februari 2013
Kearsipan

Information

TypePeraturan Menteri Hukum dan HAM
ThemeSistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
LocationKementerian Hukum dan HAM
Effective Date15 Februari 2013
Publication Date15 Februari 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

(-)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini menetapkan sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis dan hak akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Tujuannya adalah untuk menyediakan pedoman yang bersifat baku dalam melakukan pengamanan dan hak akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

  • Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis sebagai bagian dari sistem informasi kearsipan dinamis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • Komponen Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis, yang meliputi: kode klasifikasi, jenis Arsip, klasifikasi keamanan, kategori Arsip, tingkat akses publik, kategori akses vital, hak akses, dasar pertimbangan, dan unit pengolah.
  • Daftar Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis yang dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(-)

(-)