Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pasar Rakyat bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Yogyakarta. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, serta untuk meningkatkan pelayanan Pasar Rakyat. Peraturan ini mencakup pengelolaan Pasar Rakyat yang meliputi pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas manajemen. Pembangunan Pasar Rakyat mencakup aspek fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial, dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan. Pemberdayaan Pasar Rakyat dilakukan melalui penataan dan pembinaan, sementara peningkatan kualitas manajemen meliputi implementasi manajemen yang profesional, fasilitasi akses penyediaan barang, pembiayaan kepada pedagang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta digitalisasi penetapan dan pemungutan retribusi. Peraturan ini juga mengatur fasilitas Pasar Rakyat, klasifikasi Pasar Rakyat berdasarkan tipe dan kriteria minimal, perizinan berusaha, penetapan pedagang, penyerahan kembali penggunaan Kios, Los dan Lapak, larangan, pendanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dan peran serta masyarakat.

1. KBP dan/atau KIP yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan. 2. KBP dan/atau KIP yang sedang dalam proses penerbitan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

1. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian aktivitas jual beli, dan/atau pembongkaran bangunan. 2. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan hak penggunaan atas Kios, Los, dan Lapak. 3. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian aktivitas jual beli, pengamanan barang dagangan, dan/atau pencabutan hak pemanfaatan Kios, Los, dan Lapak.