[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","1dab4848-59ca-4a38-b805-74c799cf685e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemungutan - Pajak - Barang dan Jasa Tertentu - Tenaga Listrik
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4, LN.2023/No.17, TLN No.6848 , jdih.setneg.go.id: 10 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik
ABSTRAK:	\n \n Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XV/2017 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai pengenaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dihasilkan dari sumber lain. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2022. \n Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur ketentuan mengenai muatan minimal pengaturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT atas Tenaga Listrik) yang harus diatur dalam Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah, yaitu ketentuan mengenai jenis, objek, subjek, Wajib Pajak, dasar pengenaan Pajak, tarif Pajak, saat terutang Pajak, dan wilayah pemungutan Pajak. Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumsi Tenaga Listrik yang merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Sedangkan Subjek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumen Tenaga Listrik. Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023. \n Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini melalui penyusunan Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah paling lambat tanggal 5 Januari 2024. \n Lampiran file: 14 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 10 hlm; Penjelasan hlm 11 sd 14) \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Peraturan Baru: Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 adalah peraturan pelaksanaan yang baru yang mengatur pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Menggantikan / Mengubah Peraturan Sebelumnya: Peraturan ini tidak secara eksplisit mencabut atau mengubah ketentuan undang‑undang di tingkat nasional (mis. Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 2009) melalui ketentuan pasal yang menyatakan pemberhentian atau pembatalan. Namun secara substansial peraturan ini mengganti pengaturan nomenklatur dan mekanisme pemungutan yang sebelumnya dikenal sebagai \"Pajak Penerangan Jalan\" dalam praktik dan mendorong penyesuaian Peraturan Daerah yang mengatur pajak tersebut. Penjelasan peraturan secara tegas menyatakan bahwa objek pajak sebelumnya (Pajak Penerangan Jalan yang diatur dalam UU No. 28/2009) direklasifikasi menjadi PBJT atas Tenaga Listrik untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU‑XII/2017 dan UU No.1/2022.
Hubungan Dengan Putusan MK dan UU Terkait: Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU‑XII/2017 (yang menilai beberapa ketentuan Pajak Penerangan Jalan dalam UU No.28/2009 tidak sesuai UUD 1945) dan sebagai aturan pelaksanaan dari Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Status Berlaku: Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 20 Januari 2023 (Pasal 16). Peraturan ini mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan Perda terkait paling lambat tanggal 5 Januari 2024 (Pasal 15). Selain itu, dalam penjelasan dinyatakan bahwa Perda yang disusun berdasarkan UU No.28/2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU No.1/2022 sebagai ketentuan peralihan.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan Utama

Tujuan dan Latar Belakang:
\n
- Memberikan dasar hukum dan kepastian pemungutan Pajak atas konsumsi Tenaga Listrik (reklasifikasi Pajak Penerangan Jalan menjadi PBJT atas Tenaga Listrik) yang diperlukan untuk pembiayaan pemerintahan daerah dan untuk melaksanakan Amar Putusan MK No.80/PUU‑XII/2017 serta sebagai pelaksanaan UU No.1/2022.
- Mengharmonisasikan kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta menyediakan muatan minimal bagi Perda daerah terkait pemungutan PBJT.
\n
Kewajiban dan Hak yang Ditetapkan:
\n
- Kewajiban Wajib Pajak/Penyedia: Melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PBJT atas Tenaga Listrik berdasarkan perhitungan sendiri (self‑assessment) menurut ketentuan Perda dan ketentuan umum tata cara pemungutan Pajak (Pasal 13 ayat (1)–(2), Pasal 5–6).
- Kewajiban Pemerintah Daerah: Menyusun/menyesuaikan Perda mengenai Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 5 Januari 2024 (Pasal 15) dan mengalokasikan minimal 10% dari penerimaan PBJT untuk penerangan jalan umum (Pasal 11 ayat (1)).
- Hak Wajib Pajak: Perlindungan dan mekanisme keberatan/banding serta hak dan kewajiban perpajakan mengikuti ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak yang berlaku (dirujuk dalam Pasal 13 ayat (2)).
\n
Prinsip-prinsip Utama:
\n
- Reklasifikasi dan Kepastian Hukum: Mengganti nomenklatur dan menghindari kerancuan antara pajak nasional dan daerah sesuai arahan MK.
- Desentralisasi Fiskal & Transparansi: Pengaturan alokasi minimal (10%) untuk penerangan jalan umum dan penyusunan bagan akun atau penandaan untuk pemantauan (Pasal 11–12).
- Prinsip Territorial: Pajak dipungut di wilayah tempat konsumsi (Pasal 10).
- Batasan Tarif: Menetapkan batas atas tarif untuk menghindari pemungutan yang tidak proporsional (Pasal 7).
\n
Mekanisme dan Prosedur yang Ditetapkan:
\n
- Penyusunan Perda: Perda harus memuat ketentuan minimal: jenis, objek, subjek, WP, dasar pengenaan, tarif, saat terutang, wilayah pemungutan (Pasal 2).
- Dasar Pengenaan: Umumnya jumlah yang dibayarkan oleh konsumen; bila tidak ada pembayaran riil, digunakan nilai jual yang berlaku di wilayah daerah (Pasal 5).
- Penetapan Nilai Jual: Aturan nilai jual berbeda untuk listrik dari sumber lain (tagihan postpaid / pembelian prepaid) dan listrik yang dihasilkan sendiri (kapasitas, tingkat penggunaan, jangka waktu, harga satuan daerah) (Pasal 6).
- Tarif: Tarif maksimal 10% secara umum; khusus industri dan pertambangan minyak/gas max 3%; listrik yang dihasilkan sendiri max 1,5% (Pasal 7).
- Saat Terutang dan Masa Pajak: Saat terutang pada saat konsumsi atau pembayaran; Masa Pajak minimum 1 bulan sampai maksimal 3 bulan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 8–9).
- Pemungutan dan Pembayaran Pemerintah: Pemerintah dapat melakukan pembayaran PBJT untuk Wajib Pajak tertentu (mis. yang ditanggung oleh Pemerintah dalam perjanjian); tata cara lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 14).
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan dan Implementasi

Masa Berlaku Peraturan: Peraturan ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 20 Januari 2023 (Pasal 16).
Penyesuaian Perda: Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan penyesuaian Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan melalui penyusunan Perda mengenai Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat tanggal 5 Januari 2024 (Pasal 15).
Perda Eksisting (Grandfathering): Dalam penjelasan dinyatakan bahwa Perda yang disusun berdasarkan Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian terdapat mekanisme transisi yang memungkinkan Perda lama tetap berlaku sampai batas waktu penyesuaian.
Batas Waktu Penyesuaian: Batas waktu operasional bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun/merevisi Perda diatur secara tegas: paling lambat 5 Januari 2024 (Pasal 15). Selain itu Masa Pajak dan Tahun Pajak yang berbeda ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah (Pasal 9 ayat (3)).
Ketentuan Teknis Tambahan: Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tata cara pembayaran PBJT oleh Pemerintah untuk Wajib Pajak tertentu akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 14 ayat (5)).
Implikasi Praktis: Sampai Perda baru disusun, Perda lama dapat tetap dipergunakan sesuai ketentuan peralihan; setelah tenggat berlaku, Perda harus memuat ketentuan minimal sesuai Pasal 2 dan menerapkan batasan tarif serta pengecualian yang diatur dalam PP ini.

","sanctions","

Sanksi

Keterangan Umum: Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tidak memuat ketentuan sanksi administratif atau pidana yang spesifik terkait pelanggaran kewajiban pemungutan/penyetoran PBJT oleh Wajib Pajak dalam pasal‑pasal tersendiri.
Rujukan terhadap ketentuan sanksi pada peraturan lain:
\n
- Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa tata cara pemungutan PBJT mengikuti ketentuan pemungutan Pajak dalam peraturan perundang‑undangan mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak, yang meliputi antara lain tata cara pembayaran, pelaporan, ketetapan, penagihan, penghapusan piutang, keberatan, banding, pembukuan, dan pemeriksaan Pajak. Dengan demikian sanksi administratif dan/atau pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban akan merujuk pada ketentuan sanksi dalam peraturan perundang‑undangan umum yang mengatur tata cara pemungutan Pajak.
- Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban pengalokasian minimal 10% untuk penerangan jalan umum, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan. Namun PP ini tidak merinci jenis atau besaran sanksi tersebut.
\n
Kesimpulan:
\n
- Tidak terdapat ketentuan sanksi administratif atau pidana yang dirumuskan secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah ini. Sanksi yang berlaku bagi pelanggaran kewajiban PBJT akan diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang‑undangan lain yang mengatur tata cara pemungutan dan sanksi perpajakan (seperti peraturan umum mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan/Perda terkait yang disesuaikan).
- Oleh karena itu, secara teknis untuk menentukan sanksi konkret perlu merujuk pada peraturan pelaksana lainnya (mis. peraturan daerah yang baru disusun, peraturan menteri terkait, dan peraturan umum tata cara pemungutan pajak).
\n

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 4 OF 2023

CONCERNING

COLLECTION OF CERTAIN GOODS AND SERVICES TAX ON ELECTRIC POWER

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

that the certain goods and services tax on electric power is an important regional revenue to finance the implementation of regional government;
that following the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 80/PUU-XII/2017 and based on Law Number 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, it is necessary to regulate provisions concerning the imposition of certain goods and services tax on electric power both self-generated and generated from other sources;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Collection of Certain Goods and Services Tax on Electric Power.

\n\n

Remembering:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=1dab4848-59ca-4a38-b805-74c799cf685e","actionData","errors"]