For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Also known as: Perda Kota Bontang 11/2015 · Perda Kota Bontang No. 11 Tahun 2015 · Perda Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2015

Status:
Active
Effective Date:31 Desember 2015Publication Date:31 Desember 2015
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
LocationPemerintah Kota Bontang
Effective Date31 Desember 2015
Publication Date31 Desember 2015
Place of EnactmentBontang

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.910.307.740.330,00. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 1.665.307.740.330,00, belanja daerah sebesar Rp. 1.910.307.740.330,00, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp. (245.000.000.000,00). Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 245.000.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 0,00, dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 245.000.000.000,00. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak. Uraian lebih lanjut mengenai APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Walikota menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

(-)