Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2017

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD dan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Peraturan ini juga menjabarkan lebih lanjut mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah, surplus/defisit, serta pembiayaan daerah. Selain itu, diatur pula mengenai laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(-)

(-)