Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2008

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman kepada PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, serta untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003.

Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan wewenang PPNS. PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui pimpinan unit kerjanya. Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. PPNS memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban PPNS, pendidikan, pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS, kartu tanda pengenal, sumpah/janji dan pelantikan, penyidikan, bentuk/model formulir penyidikan, pembinaan, pakaian dan atribut, serta pembiayaan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berwenang melakukan pembinaan umum dan operasional terhadap PPNS. Pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI.

(-)

(-)