For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Also known as: Permenhub 77/2016 · Permenhub No. 77 Tahun 2016 · Permenhub Nomor 77 Tahun 2016

Status:
Active
Effective Date:29 Juni 2016Publication Date:27 Juni 2016
Pendapatan Non Pajak

Information

TypePeraturan Menteri Perhubungan
ThemePetunjuk Pelaksanan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
LocationKementerian Perhubungan
Effective Date29 Juni 2016
Publication Date27 Juni 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 585). Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 ini ditetapkan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 yang mengatur jenis dan tarif PNBP di Kementerian Perhubungan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan pengelolaan PNBP yang efektif dan efisien di sektor perhubungan laut. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian jenis PNBP yang meliputi jasa kepelabuhanan, penerbitan surat izin kepelabuhanan, jasa kenavigasian, penerimaan uang perkapalan dan kepelautan, serta jasa angkutan laut. Selain itu, peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum terkait dengan pembayaran tarif, perizinan, dan pelaporan terkait PNBP. Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi badan usaha pelabuhan dan pihak terkait lainnya untuk mematuhi ketentuan tarif dan prosedur yang telah ditetapkan.

(-)

1. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran ditentukan dalam satuan denda administratif (penalty unit/PU).