For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Also known as: PMK 19/PMK.07/2017 · PMK No. 19/PMK.07/2017

Status:
Inactive
Effective Date:17 Februari 2017Publication Date:16 Februari 2017
Anggaran Belanja Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeRincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
LocationKementerian Keuangan
Effective Date17 Februari 2017
Publication Date16 Februari 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 ini ditetapkan untuk mengatur rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) menurut provinsi/kabupaten/kota yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016, yang mengatur pengalokasian kurang bayar DBH. Peraturan ini menetapkan rincian kurang bayar DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, termasuk DBH Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, dan Cukai Hasil Tembakau, serta DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Panas Bumi. Setiap provinsi/kabupaten/kota memiliki rincian alokasi yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

(-)

(-)