For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah

Also known as: Peraturan Bapanas 10/2023 · Peraturan Bapanas No. 10 Tahun 2023 · Peraturan Bapanas Nomor 10 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:18 April 2023Publication Date:17 April 2023
Tata Kelola Administrasi Publik

Information

TypePeraturan Badan Pangan Nasional
ThemePenyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah
LocationBadan Pangan Nasional
Effective Date18 April 2023
Publication Date17 April 2023
Place of EnactmentJakarta

(-)

Peraturan Badan Pangan Nasional ini mengatur tentang penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah (CTUP) dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah (CIKP). Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

  1. Penetapan jumlah CTUP dan CIKP yang dilakukan oleh Kepala Badan Pangan Nasional dengan mempertimbangkan produksi, penanggulangan keadaan darurat, pengendalian harga, perjanjian internasional, dan angka kecukupan gizi.
  2. Penyelenggaraan CTUP dan CIKP yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Penyelenggaraan ini dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
  3. Pengadaan CTUP dan CIKP yang meliputi pembelian Telur Unggas dan Ikan Kembung, serta metode pengadaan lain yang sah seperti pembelian jangka panjang dan kemitraan.
  4. Pengelolaan CTUP dan CIKP yang meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok, pengolahan, dan pelepasan stok.
  5. Penyaluran CTUP dan CIKP yang dilakukan untuk stabilisasi harga pangan, pemberian Bantuan Pangan, dan/atau keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
  6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan CTUP dan CIKP yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
  7. Pendanaan untuk penyelenggaraan CTUP dan CIKP yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.

(-)

(-)