For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Also known as: Perda Kabupaten Ciamis 17/2016 · Perda Kabupaten Ciamis No. 17 Tahun 2016 · Perda Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2016

Status:
Active
Effective Date:29 November 2016Publication Date:29 November 2016
Pajak & Retribusi Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
LocationPemerintah Kabupaten Ciamis
Effective Date29 November 2016
Publication Date29 November 2016
Place of EnactmentCiamis

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Pasal 13 dari Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Perubahan ini berkaitan dengan sanksi administratif yang dikenakan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara jika melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1). Sanksi berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 untuk pelanggaran Pasal 11 ayat (1) dan (2), dan denda sebesar Rp. 250.000,00 untuk setiap laporan yang melanggar Pasal 12 ayat (1). Latar belakang perubahan ini adalah adanya kesalahan penunjukan Pasal pada Pasal 13 sehingga perlu disesuaikan kembali.

(-)

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran. 2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 untuk setiap laporan.