Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2010 mengatur tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRP).

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk mengatur tata cara pemilihan anggota MRP Papua Barat, dengan mempertimbangkan kesatuan kehidupan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Papua Barat.

Ketentuan Substansial:

Keanggotaan MRP:

• MRP berkedudukan di Ibukota Provinsi dan keanggotaannya diisi melalui mekanisme pemilihan secara demokratis.
• Anggota MRP terdiri dari orang asli Papua yang berasal dari wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan.
• Jumlah anggota MRP adalah 33 orang, dengan komposisi 1/3 wakil adat, 1/3 wakil perempuan, dan 1/3 wakil agama.

Persyaratan Calon Anggota MRP:

• Orang asli Papua berusia antara 30-60 tahun.
• Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
• Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
• Tidak berstatus sebagai anggota legislatif atau partai politik.
• Berdomisili di Provinsi sekurang-kurangnya 10 tahun.
• Memiliki persyaratan pendidikan minimal (SD untuk wakil adat dan perempuan, SLTP untuk wakil agama).
• Mendapatkan rekomendasi dari masyarakat adat, lembaga keagamaan, atau organisasi perempuan.

Hak Memilih dan Dipilih:

• Anggota masyarakat adat, agama, dan perempuan memiliki hak memilih.
• Pemilih harus memenuhi syarat domisili, usia, dan mendapatkan mandat dari kelompok masyarakat terkait.
• Setiap orang asli Papua yang memenuhi syarat berhak untuk dipilih.

Wilayah Pemilihan dan Kuota:

• Wilayah pemilihan untuk wakil adat dan perempuan dibagi menjadi 4 wilayah pemilihan berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota.
• Setiap wilayah pemilihan memiliki kuota kursi untuk wakil adat dan perempuan.

Penyelenggara Pemilihan:

• Penyelenggara pemilihan terdiri dari pelaksana pemilihan (PANPIL Kabupaten/Kota, KOMWILPIL Kabupaten/Kota, KOMWILPIL Provinsi) dan panitia pengawas.
• Pelaksana pemilihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.

Tahapan Pemilihan:

• Pemilihan wakil adat dan perempuan dilakukan dalam 2 tahap (PANPIL Kabupaten/Kota dan KOMWILPIL Kabupaten/Kota).
• Pemilihan wakil agama dilakukan dalam 1 tahap di tingkat KOMWILPIL Provinsi.
• Pemilihan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, atau jika tidak tercapai, melalui pemungutan suara.

Penetapan Hasil Pemilihan:

• Hasil pemilihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan diajukan kepada Gubernur untuk disahkan.
• Anggota MRP terpilih ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan.

(-)

(-)